Sumber: Pikiran Rakyat

Puluhan kepala desa di Ciamis Selatan menyatakan kegembiraannya setelah DPRD Provinsi Jawa Barat mengesahkan Persetujuan Pemekaran Kab. Ciamis dan Sukabumi, Jumat (28/8). Mereka gembira karena harapan mereka untuk membentuk daerah otonom baru bernama Kabupaten Pangandaran, mendekati kenyataan.

“Tadi pagi, sejumlah kepala desa menyatakan rasa syukurnya kepada saya. Mereka juga bersyukur karena DPRD Provinsi Jawa Barat mendengarkan aspirasi warga Ciamis Selatan,” kata Ketua Presidium Pembentukan Kab. Pangandaran. Supratman di Pangandaran, Sabtu (29/8).
Read More

Sumber: Pikiran Rakyat

View Larger Map

Pembentukan Kabupaten Pangandaran sekarang menjadi tidak gampang. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat di Ciamis selatan harus bekerja lebih keras lagi untuk memperjuangkan daerah otonom di wilayah tersebut.

“Saya akui, setelah ada pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang moratorium atau jeda sementara untuk melakukan evaluasi tentang daerah pemekaran, membuat perjuangan pembentukan Kabupaten Pangandaran menjadi tidak gampang,” kata Dewan Penasihat Forum Pangandaran yang juga mantan Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata, di Pangandaran, Rabu (5/8).

Menurut Jeje, pernyataan SBY tentang moratorium itu hendaknya tidak ditanggapi pesimistis oleh warga Pangandaran. Pernyataan itu juga bukan berarti isyarat dari pemerintah bahwa peluang membentuk daerah otonom itu tidak ada. Peluang, katanya, tetap ada dan terbuka.
Read More

Foto oleh Remi Ganda Saptomo

Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran

Jika rencana ini terealisir, maka kabupaten ini akan meliputi sepuluh kecamatan di bagian paling tenggara Provinsi Jawa Barat, terdiri dari: Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Parigi, Cijulang, Cigugur, Mangunjaya, Sidamulih, Cimerak dan Langkap Lancar.

Kenapa pembentukan Kabupaten Pangandaran menjadi penting? Beberapa fakta sederhana bisa diungkapkan di sini. Pertama, Provinsi Jawa Barat dengan wilayah yang luas tergolong memiliki jumlah kota/kabupaten sedikit. Dengan keadaan seperti itu, kota/kabupaten tersebut cenderung memiliki wilayah yang terlalu luas (dibandingkan misalnya dengan kota/kabupaten di Jawa Timur). Dengan luasnya wilayah, pengelolaan pelayanan terhadap warga menjadi jauh tidak efisien (bayangkan, penduduk di Pangandaran, atau bahkan Cijulang, perlu menempuh tiga jam perjalanan paling minimal, untuk mengurus Surat Izin Mengemudi atau Nomor Pokok Wajib Pajak ke Ciamis). Ciamis merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah yang sangat luas dan perlu untuk dimekarkan.
Read More